Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Dadang, S.H., M.H., bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/9/2025).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian ini membahas langkah teknis pelaksanaan program di daerah, evaluasi capaian, serta strategi percepatan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sekda Buol mengikuti rakor dari Ruang Rapat Setda Lantai III Kantor Bupati Buol, didampingi jajaran pejabat terkait, antara lain Direktur RSUD Mokoyurli dr. Mariyati Ismail, Inspektur Daerah Wahida S.E., CGCAE, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Syarif Pusadan, S.E., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Gamar Lahamade, S. Far., Apt., MAP., Kadis Kominfo-SP Dra. Ikhlasiani, M.A.P., serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Suyud, S.Sos., M.Si.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan dua agenda utama rakor yakni percepatan penanganan TBC dan implementasi program MBG. Indonesia saat ini menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, sehingga pemerintah mendorong pembentukan Satgas Penanganan TBC di tiap daerah dengan prioritas wilayah berisiko tinggi.
Sementara itu, program MBG yang menjadi program prioritas nasional diarahkan agar distribusi tepat sasaran, kualitas gizi terjamin, dan potensi keracunan dapat diminimalkan. Sasaran utama penerima manfaat adalah anak-anak dan ibu hamil, dengan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, penanggulangan TBC harus dilakukan dengan pendekatan darurat yang melibatkan semua elemen masyarakat. “TBC lebih mematikan dibanding COVID-19, karena itu daerah harus mengaktifkan kembali TP2TB, mempercepat skrining, memastikan pengobatan tuntas, dan memperluas terapi pencegahan bagi kontak erat,” tegas Menkes.
Terkait MBG, Menkes menekankan pentingnya sertifikasi laik hygiene dan sanitasi bagi penyedia makanan. Proses penerbitan sertifikat kini dipercepat dari tiga bulan menjadi hanya dua minggu, dengan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, dalam kesempatan yang sama menyebut keberhasilan pelaksanaan MBG di sekolah bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari tim UKS, Dinas Pendidikan, hingga orang tua.
“Program MBG bukan hanya soal makan, tetapi juga edukasi gizi, pembiasaan hidup sehat, dan media pembelajaran bagi siswa,” ujar Mendikdasmen. Ia mendorong sekolah mengintegrasikan program ini dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, sekaligus menjadikan penyajian makanan sebagai sarana pembelajaran langsung. Pemkab Buol siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. (Wayan Irmayani)
____________________________
Reporter: Andriani Sari