Pemerintah Kabupaten Buol menerima Penghargaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kabupaten Buol, Drs. Moh. Kasim, MM, yang mewakili Bupati Buol, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum RI sekaligus Peresmian Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan, Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan, serta Deklarasi Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Penghargaan Posbakum Desa/Kelurahan ini diberikan sebagai pengakuan atas peran aktif Pemerintah Kabupaten Buol dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah pedesaan dan kelurahan. Keberadaan Posbakum diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara merata.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Buol. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, pembinaan paralegal desa, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buol menyambut baik penghargaan dan kerja sama tersebut sebagai bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional di bidang hukum dan keadilan sosial. Ke depan, Pemkab Buol berkomitmen untuk terus memperluas cakupan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, serta Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Hadir pula Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Suyudi Aris Seto, para kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah se-Provinsi Sulawesi Tengah. (Sari)