Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat komitmennya dalam percepatan transformasi digital, baik pada aspek infrastruktur telekomunikasi maupun tata kelola Pemerintahan Digital (Pemdi). Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (3/2).
Audiensi terkait percepatan pembangunan infrastruktur digital dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol Dra. Ikhlasiani, M.AP, serta Kepala Bidang E-Government Diskominfo Buol Moh. Hatta T. Tama, S.Sos. Pertemuan tersebut diterima oleh Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, serta dihadiri pimpinan PT. Trada Telekomunikasi Indonesia, sebagai mitra penyedia infrastruktur telekomunikasi swasta.
Kepala Bidang E-Government Diskominfo Buol menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengaktifan layanan nomor darurat nasional 112 sekaligus penambahan Base Transceiver Station (BTS) swasta pada wilayah blank spot di Kabupaten Buol. Beberapa lokasi prioritas yang menjadi perhatian antara lain ruas Jalan Trans Sulawesi di Desa Lilito, Kokobuka, Modo, dan Lamakan, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses jaringan.
Selain itu, dalam audiensi ini juga disampaikan kondisi eksisting cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Buol dan juga tindak lanjut usulan pembangunan/peningkatan BTS yang telah diajukan melalui Aplikasi SIGNAL, serta sinkronisasi program pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur BTS.
Tak hanya itu, pada pertemuan ini juga dilakukan konsultasi teknis terkait persiapan pembukaan layanan darurat 112, termasuk arahan integrasi dan dukungan yang diperlukan, serta mekanisme tindak lanjut serta langkah koordinasi lanjutan antar pihak terkait. Untuk mendukung implementasi layanan ini, Pemerintah Kabupaten Buol memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Trada Telekomunikasi Indonesia. Layanan Call Center 112 dipastikan akan launching pada 28 Februari 2026.
Selain penguatan infrastruktur jaringan, Pemkab Buol melalui Diskominfo juga melakukan koordinasi terpisah terkait penguatan infrastruktur pemerintahan digital. Dalam agenda ini, dibahas secara khusus proses migrasi virtual machine server milik Pemerintah Kabupaten Buol ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 dan PDNS 2. Untuk PDN memanfaatkan layanan virtual private server gratis yang disediakan oleh Dirjen Infrastruktur Pemerintahan Digital. Sehingga pengoperasian layanan darurat dapat dilakukan tanpa membebani anggaran daerah.
Agenda tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan keandalan layanan SPBE, penguatan keamanan data, sistem cadangan (backup), serta menjamin keberlangsungan layanan aplikasi pemerintahan. Pemkab Buol menegaskan pentingnya pendampingan dan dukungan teknis dalam proses migrasi/penempatan layanan dan juga backup data, serta arahan terkait pemenuhan kebutuhan operasional, tata kelola, serta keberlanjutan layanan infrastruktur pemerintah digital. Kementerian Komunikasi dan digital melalui Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital menyatakan siap mendukung permintaan Kabupaten Buol.
Melalui rangkaian koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat dan mitra strategis dalam mewujudkan pemerataan akses digital, peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi, serta penguatan fondasi transformasi digital pemerintahan yang aman, andal, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional transformasi digital pemerintah. (Wayan Irmayani)