Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Desa Nasional (Hardeknas) Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar pada Rabu, 7 Januari 2026, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Moh. Kasim, M.M., Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol, Masri Lamaka, S.Ag., jajaran DPMD, para camat, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), para kepala desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Buol.
Dalam arahannya sekaligus membuka rapat, Wakil Bupati Buol menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, khususnya para camat, kepala desa, dan anggota BPD yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah, memperkuat kebersamaan, serta menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, dan pertanyaan yang selama ini ingin disampaikan,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati menekankan pentingnya menjaga etika, kesantunan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat agar suasana rapat tetap aman, tertib, dan kondusif. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar setiap saran dan tanggapan yang disampaikan bertujuan untuk kemajuan bersama, bukan memperkeruh suasana atau menghambat tujuan pertemuan.
“Alasan utama kita berkumpul hari ini adalah karena kita memiliki niat dan harapan yang sama, yaitu membangun masa depan desa yang lebih baik di awal tahun 2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Buol berharap seluruh pihak yang diberi amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dengan bijaksana, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat persiapan ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk menyukseskan peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah, meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. (Sari)