Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas PUPR Kabupaten Buol menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Kelembagaan Pengelola Sentra dan Proses Bisnis Sentra IKM pada Senin (17/11), bertempat di Aula Dinas PUPR Buol. Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, tenaga ahli, pelaku usaha, kepala desa, hingga insan pers.
FGD ini digelar sebagai upaya memperkuat peran sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Turut hadir Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., Tenaga Ahli Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Ir. Iskandar Zulkarnain, M.M., Kepala Dinas PUPR Darsyat, S.T., Sekretaris Disperindag Buol Moh Rizal Gafur, S.E., Pembina Industri Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Ratna, S.E., M.Si., Kabag Umum Setda Buol Jamaludin Rioeh, S.Sos., M.Si., serta para kepala desa dan pelaku usaha dari berbagai sektor.
Dalam sambutan yang mewakili Kepala Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah, Ratna, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pemberdayaan sentra IKM merupakan amanat langsung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Namun hingga saat ini, banyak sentra IKM di daerah masih belum berfungsi optimal.
“Beberapa kendala utama di antaranya kurangnya sarana dan prasarana, tidak berfungsinya sentra yang telah dibangun, serta lemahnya legalitas dan kelembagaan pengelola sentra,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, penguatan kapasitas kelembagaan merupakan kunci dalam menciptakan IKM yang berdaya saing. Di Sulawesi Tengah sendiri, pengembangan IKM menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan mengacu pada komoditas unggulan masing-masing daerah.
Kabupaten Buol memiliki dua sentra IKM yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus, yaitu Sentra IKM Nata de coco di Desa Lamadong I dan Sentra Garam di Desa Tamit. Namun keduanya masih mengalami hambatan serius.
“Sentra Nata de coco belum berjalan karena kelembagaannya belum terbentuk, sementara Sentra Garam bahkan sudah rusak dan tidak lagi berfungsi,” jelas Ratna.
Karena itu, FGD ini diharapkan mampu merumuskan strategi kelembagaan dan proses bisnis yang lebih tepat agar sentra IKM memiliki tata kelola yang jelas, data pelaku yang terverifikasi, dan pengelolaan aset yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, dalam sambutannya menekankan bahwa IKM merupakan sektor strategis yang mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga perekonomian lokal di tengah ketidakpastian global.
Beliau menguraikan sejumlah potensi bahan baku unggulan Buol yang selama ini masih dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah, seperti sagu, pisang, kelapa, garam, buah-buahan, dan hasil perikanan.
“Sagu Buol setiap minggu dikirim hingga ke Surabaya dan Bali, tetapi sebagian besar masih dalam bentuk mentah. Begitu juga pisang sepatu yang sangat berkualitas, justru diolah menjadi keripik di daerah lain,” tegasnya.
Wabup juga menyoroti bahwa melimpahnya kelapa belum diikuti oleh industrialisasi produk turunannya. Hal ini menunjukkan bahwa Buol masih berada pada tahap pemasok bahan baku, bukan sebagai pusat pengolahan. “FGD ini sangat penting agar kita bisa bergerak dari penyedia bahan baku menjadi pusat industri yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan kelembagaan, Wabup Nasir juga mencatat sejumlah permasalahan teknis yang harus segera diperbaiki. Aspek seperti Dokumen UKL-UPL yang belum lengkap, standar teknis bangunan yang belum terpenuhi, ketersediaan fasilitas pendukung seperti sanitasi dan pendingin ruangan, hingga penguatan manajemen dan pendampingan, menjadi prioritas.
Ia memberikan contoh bahwa beberapa sentra seperti nata de coco, garam, dan gula aren sudah berjalan, tetapi masih membutuhkan peningkatan kualitas pengemasan dan standarisasi agar dapat masuk ke pasar retail modern.
Wabup mengakhiri sambutannya dengan harapan agar FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, seperti: penguatan kelembagaan sentra, perbaikan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas SDM, integrasi program pusat–provinsi–daerah, dan dan penyusunan proses bisnis yang berkelanjutan.
“Kami ingin Buol bukan hanya penghasil bahan mentah, tetapi menjadi pusat pengolahan yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Wayan Irmayani)
_______________________________________
Reporter: Andriani Sari