Dalam upaya mempercepat penanganan stunting dan memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Program Posyandu yang mengacu pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Surya Wisata, Senin (26/5), dan dihadiri oleh 39 peserta lintas sektor.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH., menekankan pentingnya posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Menurutnya, perubahan ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
“Posyandu kini merupakan mitra resmi pemerintah desa yang dapat menjalankan fungsi pelayanan di enam bidang SPM: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial,” jelas Wabup Nasir. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk aktif mendukung penguatan peran posyandu dalam kerangka pembangunan desa.
Wabup juga menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi Gempur Stunting yang diinisiasi Dinas Kesehatan pada 2023. Program ini menitikberatkan pada revitalisasi posyandu dan pelatihan 25 kompetensi dasar bagi kader selama dua tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat kader yang belum terjangkau pelatihan.
Kegiatan internalisasi ini menjadi bagian dari strategi penguatan lintas sektor agar posyandu lebih efektif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan pengentasan stunting di Kabupaten Buol.
“Sinergi antar instansi menjadi kunci. Kami berharap kegiatan ini mampu mengakselerasi pencapaian target pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
Dengan pendekatan holistik dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Buol optimis posyandu akan menjadi garda depan dalam mewujudkan desa sehat dan masyarakat yang lebih sejahtera. (Sari)