Pemerintah Daerah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat di seluruh wilayah Buol. Hal ini disampaikan oleh Bupati Buol pada Rabu (3/12) sebagai respons atas kritik dan masukan dari pemuda serta pemerhati sosial di Buol.
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap kritik konstruktif karena menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kinerja pemerintahan. “Suara masyarakat adalah pengingat bagi kami bahwa pelayanan kepada rakyat harus terus ditingkatkan,” ujar Bupati.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah telah menetapkan alokasi belanja infrastruktur jalan sebesar Rp 6.577.831.361. Komitmen tersebut terus diperkuat melalui peningkatan alokasi pada dokumen RAPBD Tahun 2026 menjadi Rp 22.969.523.440 atau mengalami kenaikan 28,64%. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka aksesibilitas dan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Risharyudi menjelaskan bahwa kenaikan alokasi anggaran ini dilakukan di tengah kemampuan fiskal yang terbatas. Kapasitas anggaran daerah masih harus memenuhi berbagai belanja wajib seperti: belanja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan belanja mandatori nasional (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial).
“Perlu dipahami bahwa setelah seluruh komponen belanja wajib tersebut terpenuhi, ruang fiskal yang tersisa untuk pembangunan infrastruktur—termasuk jalan—tetap diupayakan secara optimal agar kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan,” tegas Bupati.
Walaupun kondisi anggaran mengharuskan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Buol memastikan bahwa program perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan tetap berjalan, dengan prioritas: ruas yang menjadi jalur ekonomi masyarakat, akses penghubung antar-kecamatan, jalur distribusi pertanian dan perdagangan, serta wilayah yang terdampak kerusakan paling parah.
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kritik seperti yang disampaikan para pemuda Buol merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi lapangan dan justru menjadikan kritik tersebut sebagai motivasi untuk mempercepat perbaikan pelayanan publik.
Dengan alokasi anggaran yang meningkat pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan bahwa komitmen terhadap infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas, meskipun ruang fiskal daerah terbatas oleh kewajiban-kewajiban regulatif nasional.
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kritik seperti yang disampaikan para pemuda Buol merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi lapangan dan justru menjadikan kritik tersebut sebagai motivasi untuk mempercepat perbaikan pelayanan publik.
Dengan alokasi anggaran yang meningkat pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan bahwa komitmen terhadap infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas, meskipun ruang fiskal daerah terbatas oleh kewajiban-kewajiban regulatif nasional.
Pemerintah Daerah akan terus bekerja, berkolaborasi, dan memperbaiki diri demi memastikan kualitas layanan publik semakin baik dari tahun ke tahun.