Pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Buol pada Senin, 24 November 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buol, Ryan Nathaniel Kwendy, dan dihadiri oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, jajaran pimpinan DPRD, Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa penyampaian Nota Keuangan merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. DPRD, melalui alat kelengkapan, berkomitmen melakukan pembahasan secara mendalam, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan pemerintah, APBD harus disetujui paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan sehingga proses pembahasan harus berlangsung tertib dan tepat waktu.
Bupati Buol, dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada regulasi nasional serta merupakan tindak lanjut dari RKPD Tahun 2026. Pemerintah daerah menekankan sejumlah fokus kebijakan, antara lain optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan program prioritas seperti penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta penguatan pelayanan makan bergizi untuk masyarakat tertentu sesuai ketentuan.
Rencana pembangunan daerah tahun 2026 diusung dengan tema “Peningkatan Ekonomi Inklusif, SDM Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penguatan Fondasi Transformasi.” Bupati menekankan pentingnya mendorong kemandirian ekonomi daerah, peningkatan daya saing SDM, serta akselerasi transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
Bupati juga memaparkan bahwa dinamika ekonomi global turut mempengaruhi kapasitas keuangan daerah. Penyesuaian kebijakan nasional, termasuk efisiensi belanja dan perubahan alokasi transfer ke daerah, berdampak pada postur APBD tahun 2026. Meski demikian, Pemda Buol memastikan agar seluruh perencanaan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan prioritas pembangunan strategis.
Pada bagian akhir penyampaiannya, Bupati Buol mengimbau seluruh perangkat daerah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung pembahasan RAPBD secara efektif. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kita berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buol,” ujar Bupati.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 sebagai dasar pembahasan lanjutan antara Pemda dan DPRD Kabupaten Buol. Proses pembahasan selanjutnya dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat agar penetapan APBD dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan. (Wayan Irmayani)
______________________________________
Reporter: Andriani Sari