Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Biau tahun 2024 digelar dengan khidmat pada Jumat, 8 Maret 2024 di halaman Kantor Camat Biau, Kelurahan Leok 2. Dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Ir. H. Usman Hasan M.Si, acara tersebut dihadiri oleh Kepala OPD, Muspika, dan peserta Musrenbang.
Dalam sambutannya, Camat Biau, Nasir Andimaka, menekankan bahwa semua usulan masyarakat di tingkat kelurahan yang disepakati merupakan program prioritas. Dia juga menyoroti pentingnya penetapan skala prioritas pembangunan di setiap kelurahan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Musrenbang di Kecamatan Biau ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang dilakukan secara partisipatif. Musrenbang bertujuan untuk mendapatkan masukan, informasi, dan klarifikasi berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil musrenbang kelurahan, program lintas kelurahan, serta program internal kecamatan.
Menyandarkan diri pada dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Musrenbang Tingkat Kecamatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyatukan persepsi pada rencana kegiatan skala prioritas pembangunan. Dalam Musrenbang ini, terdapat usulan sejumlah 98 kegiatan fisik dan 98 kegiatan non-fisik yang diajukan oleh masyarakat.
Sambutan dari Kepala Bappeda – Litbang Buol yang diwakili Sekretaris, Herman Husnan S.Sos M.AP, menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Musrenbang sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Tema pembangunan tahun 2025, “Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah dalam Menjaga Dinamika Pembangunan Berkelanjutan,” menjadi fokus dalam Musrenbang kali ini. Hal ini mencerminkan komitmen untuk membangun secara inklusif, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat rentan dan termarginalkan.
Lebih lanjut disampaikan Pj. Sekda, bahwa dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2024 yang telah dibahas dalam Musrenbang tahun lalu belum semuanya bisa diakomodir pada APBD tahun 2023 kemarin.