Pemerintah Kabupaten Buol meraih Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) sebesar 69,3271 dengan kategori “Cukup Baik” (Nilai B). Capaian tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Hasil Pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Hasil pengukuran menunjukkan nilai pada masing-masing dimensi, yakni Dimensi 1 (Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran) sebesar 8,660; Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran dalam APBD) sebesar 8,136; Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) sebesar 14,5313; Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) sebesar 20; Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah) sebesar 8; serta Dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD) sebesar 10. Secara keseluruhan, Kabupaten Buol berada pada kategori kemampuan keuangan daerah rendah, namun tetap menunjukkan kinerja pengelolaan yang tergolong “Cukup Baik”.

Infografis Nilai IPKD TA 2024, Tahun ukur 2025 (Infografis: IPKD Pemda Buol)

Salah satu capaian menonjol terdapat pada Dimensi 3 terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang memperoleh nilai hampir sempurna, yakni 14,5313 dari nilai maksimal 15. Dimensi ini mengukur ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta keteraksesan dokumen keuangan daerah oleh publik minimal untuk dua tahun anggaran.

Dokumen yang dipublikasikan meliputi RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, DPA-SKPD, LKPD, LAKIP, Opini BPK, serta dokumen pendukung lainnya. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam mendorong keterbukaan informasi publik, optimalisasi sistem informasi berbasis elektronik, serta penguatan sinergi antarperangkat daerah dalam penyediaan dan integrasi data keuangan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buol akan terus memperkuat integrasi data pada portal resmi daerah, meningkatkan standar metadata dan kemudahan akses dokumen, memastikan ketepatan waktu unggah informasi, serta mengembangkan dashboard transparansi keuangan publik sebagai bagian dari modernisasi tata kelola keuangan daerah.

Capaian IPKD Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Buol untuk terus meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik. (Wayan Irmayani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *