Rembuk Budaya (Bokid Hadat) Kabupaten Buol resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid pada Selasa, 27 Mei 2025 di Anjungan Leok I, Kecamatan Biau. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda 100 Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bupati H. Risharyudi Triwibowo dan Wakil Bupati Moh. Nasir Dj. Daimaroto periode 2025–2030.

Dalam sambutannya, Raja Buol Moh. Syafri Turungku menegaskan pentingnya peran budaya sebagai penunjuk arah bagi masa depan masyarakat Buol.

Budaya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan penunjuk arah masa depan. Di dalamnya hidup nilai-nilai, norma, tata kelola sosial, serta martabat masyarakat Buol,” tegasnya.

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid memukul gong pertanda dimulainya Rembuk Budaya Buol 2025 (Foto: Sari)

Beliau juga mendorong pembentukan struktur baru lembaga adat, penyusunan program kerja budaya, dan merumuskan rekomendasi penting sebagai dasar hukum dan kebijakan daerah. Secara khusus, Raja menyampaikan amanat kepada generasi muda untuk mencintai dan mempelajari identitas budaya lokal.

Khusus kepada generasi muda, saya titipkan pesan agar tidak malu menjadi orang Buol. Pelajarilah sejarah mu, bahasamu, musik dan tarianmu, adat dan sopan santunmu karena di sanalah letak kekuatanmu,” pesannya.

Bupati H. Risharyudi Triwibowo dalam sambutannya menegaskan bahwa Rembuk Budaya ini bukan kegiatan seremoni semata.

Kita ingin melahirkan hasil nyata, bukan hanya kumpul, makan, foto, lalu pulang tanpa tindak lanjut. Oleh karena itu, dari forum ini Insya Allah akan lahir beberapa rekomendasi penting,” ujarnya.

Kiri ke kanan: Ketu DPRD Buol, Ketua panitia rembuk budaya, Wagub, Gubernur, Raja, Permaisuri, Bupati Buol (Foto: Sari)

Beberapa rekomendasi yang dimaksud, diantaranya:

  • Penguatan kelembagaan kerajaan dan dewan adat, sebagai pengakuan terhadap sejarah pemerintahan lokal yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.
  • Pembentukan Dewan Kesenian Daerah guna mendukung pelestarian seni dan ekspresi budaya.
  • Pembentukan Peradilan Adat sebagai alternatif penyelesaian konflik sosial tanpa hukuman badan.
  • Literasi budaya dan bahasa Buol, yang direncanakan masuk sebagai muatan lokal di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid hadir langsung membuka acara ini dan menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Pemkab Buol.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Buol atas inisiatif menggelar Rembuk Budaya. Ini momen penting untuk memperkuat jati diri, nilai adat, dan ketahanan budaya di tengah arus globalisasi” ungkap Gubernur dalam sambutannya.

Selain itu, Gubernur Sulteng juga mengatakan bahwa kunjungannya ke Buol ini menjadi istimewa. Selain merupakan kunjungan kerja pertamanya di Buol sejak menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, beliau merasa istimewa karena diberikan gelar adat “Tau Doka” oleh Raja Buol.

“Kunjungan ini istimewa bukan hanya karena ini yang pertama, tapi juga karena saya diberi gelar kehormatan Tau doka oleh Raja Buol. Terima kasih atas penghargaan ini, dan saya akan menjaganya dengan sepenuh hati” ungkapnya.

Foto bersama usai pembukaan Rembuk Budaya di Anjungan Leok I (Foto: Sari)

Dalam pidatonya, Gubernur juga menyampaikan program-program unggulan Pemprov Sulteng, seperti:

  • BERANI CERDAS, pendidikan gratis dan beasiswa hingga Rp20 juta per semester.
  • BERANI SEHAT, jaminan kesehatan melalui BPJS gratis dan pelayanan rumah sakit tanpa birokrasi panjang.
  • BERANI PANEN RAYA & BERANI TANGKAP, bantuan langsung untuk petani dan nelayan.
  • BERANI LANCAR, Fokus pada infrastruktur: jalan, air bersih, rumah layak huni.
  • BERANI MENYALA & BERANI BERDERING, Elektrifikasi desa dan penguatan jaringan internet di 606 desa tanpa sinyal.
  • BERANI BERINTEGRITAS & BERANI BERKAH, Pemerintahan bersih dan religius.

Rembuk Budaya ini diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan Perda tentang pengakuan dan pelindungan budaya lokal. Di tengah derasnya arus globalisasi, Pemkab Buol menegaskan komitmen untuk tidak hanya melestarikan, tetapi menghidupkan kembali semangat budaya di ruang-ruang publik, pendidikan, dan pemerintahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, perwakilan desa, lembaga kebudayaan, hingga 48 kepala OPD tingkat provinsi. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat posisi Rembuk Budaya sebagai forum strategis daerah yang berorientasi pada ketahanan budaya dan penguatan identitas lokal. (Sari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *