Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, MM, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buol, mengikuti rapat koordinasi yang membahas akselerasi sertifikasi produk halal yang dilaksanakan secara virtual. Rapat ini diadakan pada Selasa, 4 Maret 2025, dengan Bupati Buol mengikuti secara virtual dari Palu, sementara TPID juga mengikuti kegiatan ini secara daring di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Bupati Buol.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi Indonesia. Ia menyebutkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebuah kewajiban religius, tetapi juga sebuah peluang besar untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, baik domestik maupun internasional.
“Indonesia masih berada di peringkat kedelapan dalam industri halal global, sementara China berada di posisi pertama. Untuk menjadi pemimpin global, kita harus meningkatkan ketertiban dalam sertifikasi halal,” ujar Ahmad Haikal Hasan. “Dengan pasar yang sangat besar di dalam negeri, produk-produk kita harus bersertifikat halal untuk memperkuat daya saing di pasar global.”
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menekankan bahwa sertifikasi halal bukanlah bagian dari agenda Islamisasi, melainkan sebuah strategi ekonomi untuk memperkuat ketahanan pasar domestik. “Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kita harus memastikan produk lokal dapat bersaing dengan produk impor. Sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk dan tempat usaha,” jelas Tito.
Pada rapat tersebut, Tito juga mengungkapkan data inflasi Indonesia pada Februari 2025 yang tercatat deflasi sebesar -0,09% secara tahunan dan -0,48% secara bulanan. Berdasarkan data global, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 186 negara dengan inflasi terendah, yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang cukup baik.
“Inflasi Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan angka yang stabil, dan kami menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 1,5% hingga 3,5% untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen,” ujar Tito.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi pada Februari 2025 terutama disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama yang mendorong deflasi meliputi tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Dalam rapat ini, pemerintah daerah diharapkan untuk terus berkoordinasi dan menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi di bulan-bulan mendatang.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dapat bersama-sama berupaya untuk mempercepat sertifikasi produk halal dan menjaga kestabilan harga guna mendukung perekonomian yang lebih baik.