Penyunting: Wayan Irmayani
Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025. Rapat ini digelar di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati pada Senin (8/12). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu layanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Acara yang dihadiri sekitar 100 peserta ini mengumpulkan camat, lurah, kepala desa, perangkat daerah, serta aparatur pelaksana layanan administrasi kependudukan. Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH membuka kegiatan dengan penekanan pentingnya transformasi digital dan percepatan layanan bagi seluruh warga.
Sekretaris Disdukcapil, Syahran Yudiansyah melaporkan bahwa penyelenggaraan rapat berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dua Peraturan Bupati Tahun 2025 yang mengatur penugasan aparatur desa dan peningkatan kualitas layanan. Agenda diarahkan untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi capaian, dan menyusun langkah strategis yang lebih efektif.
Dalam laporannya, Sekretaris Dukcapil menegaskan pentingnya inovasi layanan seperti pelayanan cepat, layanan cetak langsung, dan program “ibu melahirkan langsung mendapatkan akta kelahiran”. Ia menyampaikan, “Kami menyatukan komitmen untuk menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan membahagiakan masyarakat.”
Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi data pembangunan. Ia menekankan perlunya integrasi data, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan layanan berbasis teknologi agar seluruh penduduk memperoleh dokumen kependudukan secara lengkap dan mudah diakses.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi rapat pleno. Para peserta melakukan diskusi teknis mengenai kendala lapangan serta langkah percepatan layanan administrasi kependudukan yang akan diterapkan sepanjang 2025. Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diharapkan menjadi landasan penguatan kolaborasi antar sektor sehingga pelayanan bagi masyarakat semakin optimal dan merata. (Sari)