Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Internalisasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang bertempat di Aula Hotel Surya Wisata, Kamis (4/12). Kegiatan ini dihadiri oleh para camat, kepala puskesmas, perwakilan perangkat daerah terkait.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Gamar A. Lahamade, S.Farm., Apt., M.A.P., Kabid Kesehatan Masyarakat Hadijah Abdurrahman, S.ST, serta Kabid Aset BPKAD, Arfandi A. Wehantow, S.IP., M.Si,
Dalam laporan panitia pelaksana yang kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan sejumlah landasan hukum, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07 tentang Integrasi Layanan Primer (ILP).
Dijelaskan bahwa Posyandu 6 SPM secara nasional telah diluncurkan pada Agustus 2024, namun penerapannya di tingkat desa masih belum optimal, khususnya karena belum tersedianya dukungan anggaran pada masing-masing perangkat daerah yang memiliki kewenangan SPM.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Posyandu 6 SPM di desa-desa se-Kabupaten Buol, sekaligus memastikan bahwa para penanggung jawab program di tingkat desa menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto SH., MH., menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dan sosial masyarakat. Beliau menekankan pentingnya pendataan sosial yang akurat, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran Posyandu dalam mendeteksi dan menangani persoalan sosial serta kesehatan secara dini.
Wakil Bupati menyoroti meningkatnya angka pernikahan dini dan putus sekolah pada tahun 2025 yang berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Posyandu diharapkan tidak hanya fokus pada layanan kesehatan dasar, tetapi juga menjadi sarana integrasi berbagai program pencegahan dan intervensi sosial secara terpadu.
Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah desa, puskesmas, tim pembina, dan perangkat daerah terkait harus memperkuat koordinasi, pendampingan, dan pelaksanaan program agar hasil yang dicapai tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Pelaksanaan program ini merupakan amanah untuk melayani masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” ujar Wakil Bupati.
Pemerintah Kabupaten Buol berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan dasar masyarakat menuju terwujudnya pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. (Lis Afrianti)