Penyunting: Wayan Irmayani
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol secara resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perpajakan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buol. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, di Kantor KPP Pratama Palu pada Jumat, 26 September 2025. Kerja sama ini diselenggarakan di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutenggomalut).
Bupati Risharyudi Triwibowo menyatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen konkret Pemkab Buol untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor perpajakan. Menurutnya, kolaborasi dengan DJP sangat penting untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
“Perjanjian kerja sama ini menjadi bukti komitmen Pemkab Buol dalam mendukung penguatan penerimaan pajak. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik yang menyediakan layanan pajak, masyarakat kini lebih mudah mengurus kebutuhan perpajakan,” tegas Bupati.
Dalam acara penandatanganan tersebut, Bupati Buol didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Moh. Kasim Rauf, M.Si, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H. Pihak DJP dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Sulutenggomalut, Kepala KPP Pratama Palu, Kepala KPP Pratama Tolitoli, dan tim penyusun perjanjian.
Saat ini, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buol telah dilengkapi dengan layanan perpajakan. Keberadaan layanan terintegrasi ini diharapkan bukan hanya mempercepat urusan administrasi, tetapi juga menumbuhkan budaya tertib dan sadar pajak di tengah masyarakat Buol.
Bupati Risharyudi berharap, fasilitas MPP dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh publik. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya transparansi.
“Kami ingin Mall Pelayanan Publik menjadi pusat layanan yang ramah, transparan, dan efisien. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.