Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bulog. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab inflasi dan merumuskan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Arahan ini disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri Jakarta, pada Selasa (23/9/2025).
Pertemuan ini juga membahas evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah dan berlangsung secara hybrid. Pemkab Buol melalui TPID Kabupaten Buol mengikuti rakor ini dari ruang Rapat Sekda Buol.
Dalam penjelasannya, Mendagri Tito mengatakan bahwa inflasi nasional per Agustus 2025 berada pada angka yang terkendali, yaitu 2,31 persen secara tahunan. Angka ini, menurutnya, ideal karena berada dalam target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Meski inflasi nasional terkendali, Tito Karnavian menyebutkan beberapa daerah yang masih mengalami inflasi di atas 3,5 persen. Daerah-daerah tersebut antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
Untuk itu, ia mendorong kepala daerah di wilayah tersebut untuk segera berkoordinasi secara intensif. “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” tegas Mendagri Tito.
Menurutnya, tingginya inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pasokan pangan, kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah, atau masalah distribusi akibat cuaca dan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito juga memaparkan perkembangan harga komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
Ia menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan yang signifikan. Jika pada minggu ketiga Agustus 2025 kenaikan terjadi di 309 kabupaten/kota, kini hanya tersisa 31 daerah. Sebaliknya, 303 daerah mengalami penurunan harga.
Komoditas beras juga menunjukkan perbaikan. Mendagri menjelaskan, operasi pasar yang dilakukan bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga. Kenaikan harga beras yang sebelumnya terjadi di 214 daerah pada akhir Agustus 2025 kini menurun drastis menjadi hanya di 106 daerah.
Meskipun demikian, ada beberapa komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi, yaitu cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Di Buol, harga telur ayam ras terus mengalami kenaikan dalam sepekan ini.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt Deputi II Kantor Staf Presiden Edy Priyono, dan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto. Acara ini juga diikuti oleh jajaran pemda dan TPID di seluruh Indonesia. (Wayan Irmayani)