Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Buol, Selasa (23/9).

Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, yang diwakili Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan fraksi mencerminkan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Wakil Bupati Buol menghadiri Rapat Paripurna di ruang rapat utama Kantor DPRD Buol (Foto: Lis)

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan program-program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Program yang menjadi perhatian antara lain operasi pasar bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga, stimulus modal bagi pelaku UMKM, serta pemberian bantuan sosial untuk petani dan nelayan.

Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Berkarya, pemerintah daerah menyatakan sepakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menuju kemandirian fiskal. Selain itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan diperketat dengan melibatkan Satpol PP serta pembentukan pos-pos pengawasan di lapangan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyinggung persoalan lingkungan dan agraria, khususnya terkait perambahan hutan di Desa Binuang serta kasus penyerobotan lahan di Boilan dan Maniala. “Kami segera membentuk tim investigasi, hasilnya akan dilaporkan ke DPRD,” tegas Wakil Bupati Nasir Dj. Daimaroto di hadapan peserta rapat paripurna.

Sebagai penutup, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk proaktif dalam pembahasan lanjutan bersama DPRD. “Para kepala OPD jangan dulu ada yang keluar daerah, kita harus fokus menyelesaikan pembahasan ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Buol berharap diskusi bersama DPRD dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Buol. (Lis Afriyanti)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *