Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Pra Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025, Kamis (18/9/2025) pukul 08.50 WITA, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Nasir Dj Daimaroto, SH, MH, didampingi Sekretaris Daerah Buol, Dadang, SH, MH, serta dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buol.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nasir menekankan bahwa penguasaan data menjadi kunci utama dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Saya berharap data stunting harus kita kuasai. Untuk itu pra rakor ini penting agar kita mendapat masukan sebelum rakor bersama Bupati. Data yang akurat harus dipastikan agar OPD bisa terjun langsung ke lapangan dengan program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Buol Dadang mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Buol saat ini masih cukup tinggi, yakni 36,9 persen. Bupati Buol menargetkan angka tersebut bisa turun di bawah 30 persen.
Kepala Bappeda-Litbang, Satar Badang, menegaskan bahwa Kabupaten Buol masih termasuk salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi di Sulawesi Tengah. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. “Rakor nanti diharapkan tidak lagi membahas perencanaan, tetapi langsung pada pelaksanaan program yang konkret dan terarah,” tegasnya.
Sejumlah OPD menyampaikan program yang telah dan akan dilaksanakan. Dinas P2KB P3A melalui Moh Rizal Naukoko memaparkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Sementara itu, Dinas Kesehatan yang dinahkodai oleh Gamar A. Lahamade melaporkan, terdapat 921 kasus stunting berdasarkan data e-PPGBM Juni 2025, dengan sebaran di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Buol.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Usman, menekankan perlunya pemetaan penyebab stunting secara komprehensif. Menurutnya, faktor ekonomi, pola asuh, hingga pengetahuan gizi harus diurai untuk menentukan intervensi yang tepat. Sementara Dinas PUPR menegaskan dukungan infrastruktur melalui penyediaan air bersih dan pembangunan MCK di desa-desa prioritas.
Diskusi juga menekankan pentingnya validasi data. Beberapa perwakilan desa menilai data stunting yang beredar kerap berbeda dengan kondisi lapangan. Karena itu, peserta rapat sepakat untuk menjadikan data e-PPGBM sebagai rujukan resmi penanganan stunting.
Pra rakor ini menjadi langkah persiapan menuju Rapat Koordinasi bersama Bupati Buol yang akan digelar dalam waktu dekat. Rakor nantinya diharapkan mampu menyatukan program lintas OPD, serta memperkuat keterlibatan dunia usaha dan stakeholder lain dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buol. (Wayan Irmayani)
_________________________________________
Reporter: Andriani Sari dan Lis Afriyanti