Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, MM., bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto SH., MH., menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih dengan menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Kota Palu, Kamis, 22 Mei 2025. Forum regional yang strategis ini digelar sebagai bagian dari upaya kolektif memperkuat kemandirian ekonomi desa di Sulawesi Tengah.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting nasional dan daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, serta kepala desa, lurah, dan anggota BPD dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya penyatuan visi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung delapan program prioritas nasional (Asta Cita) Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyatakan optimisme bahwa keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis bagi anak-anak desa juga menjadi bagian penting dari upaya nasional menghapus kemiskinan dan stunting.
Kementerian Desa PDTT menargetkan seluruh proses pembentukan dan legalisasi Koperasi Merah Putih tuntas pada akhir Juni 2025, sehingga koperasi-koperasi desa sudah dapat beroperasi pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi percepatan musyawarah desa, pembiayaan akta notaris, hingga penyusunan dokumen melalui sistem OM-SPAN. Dana Desa Tahap II Tahun 2025 akan difokuskan pada operasional awal koperasi dan program pemberdayaan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Bupati Buol menyatakan kesiapan Buol untuk mengimplementasikan arahan pemerintah pusat secara konkret. “Kami berharap seluruh desa di Kabupaten Buol segera melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Ini adalah program strategis untuk memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong. Jadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar formalitas administratif,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga nasional, seperti Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Direktur Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta unsur Forkopimda se-Sulawesi Tengah. (Lis)