Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Workshop Manajemen Risiko dengan tema “Optimalisasi Manajemen Risiko untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” di Aula Lantai II Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Dadang, SH., MH, pada Jumat (27/12), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan risiko sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Sekda Dadang menyampaikan pentingnya pengelolaan risiko dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah daerah. “Workshop ini bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih sadar risiko di seluruh perangkat daerah. Dengan manajemen risiko yang baik, kita dapat memitigasi potensi masalah yang mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2023, Kabupaten Buol telah mencapai level 3 Maturitas SPIP Terintegrasi dengan skor 3.065. Capaian ini menempatkan Kabupaten Buol di posisi ke 4 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
Sekretaris Daerah menekankan, meskipun Kabupaten Buol telah berhasil mencapai level 3 dalam Maturitas SPIP dengan skor yang baik, namun tantangan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pencapaian tersebut tetap ada. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program prioritas yang telah direncanakan.
Sebelumnya, Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, SE, dalam penyampaian materi menyebutkan bahwa workshop ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan manajemen risiko dalam program-program kegiatan di tahun 2025. Dalam rapat tersebut, para peserta dibimbing untuk menghindari kegiatan yang tidak memiliki tujuan yang jelas serta untuk meningkatkan nilai manajemen risiko.
“Kami berharap, dengan peningkatan kemampuan ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, serta meminimalisir risiko yang dapat menghambat keberhasilan program,” ujar Wahida.
Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten yang membagikan pengetahuan serta pengalaman terkait manajemen risiko. Di antaranya, Sakriaty, SH., MM., CRMO, yang memaparkan konsep dasar dan urgensi manajemen risiko dalam konteks pemerintahan daerah. Materi lainnya disampaikan oleh Nasrullah R. Hanapi, SE., M.Acc, yang membimbing peserta dalam simulasi penyusunan Kertas Kerja Manajemen Risiko. Sementara itu, Moh. Qasim, SP., M.Si, menyampaikan materi tentang implementasi manajemen risiko serta nilai manfaatnya bagi pengelolaan perangkat daerah.
Melalui workshop ini, diharapkan setiap peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Buol berharap, kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan optimisme tinggi, kegiatan workshop ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Buol, yang akan berdampak positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan.